Pemerintah telah memulai pembangunan lebih dari 30 proyek, termasuk Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN.

Sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Pelibatan perbankan dalam pembiayaan proyek IKN diungkapkan PT SMI terkait penerbitan obligasi berkelanjutan perseroan.

Ganti rugi lahan adat IKN masih menggantung, termasuk permintaan relokasi dari masyarakat adat.

Pemerintah mengklaim proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berkunjung langsung ke IKN Nusantara. 

Kemen PUPR menilai pembangunan IKN Nusantara lebih murah dibandingkan ongkos produksi memperbaiki atau renovasi DKI Jakarta secara keseluruhan.

PUPR akan menyiapkan pompa air baku dari bendungan dengan kapasitas 300 liter per detik untuk pasokan ke IKN.

Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air. 

Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi investor yang membangun fasilitas SPBU di IKN.

Konsep IKN sebagai smart forest city atau kota pintar, maka dalam pembangunan digunakan berbagai teknologi canggih.

Lippo Group menilai IKN  sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air.

Pengusaha properti menilai pemanis investasi IKN cukup menarik, asalkan disertai aturan teknis dari Otorita dan program stimulasi pasar.

Selain bebas Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM, pemerintah menolkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Atersebut tertuang dalam Petaturan Pemerintah Nomor 12/2023 , berlaku sejak 6 Maret 2023.