Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan nasib perekonomian Jakarta saat status ibu kota negara berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus digelar di IKN Nusantara

Keputusan Jokowi menunda berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 turut mengundang perhatian dari media asing.

Kementerian PUPR memastikan aliran listrik dan pasokan air bersih telah siap digunakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang peringatan hari kemerdekaan.

PDI Perjuangan menyindir Presiden Jokowi yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Sebagai pusat perekonomian nasional hingga saat ini, posisi Jakarta tak bisa digantikan dengan mudah.

Pemerintah akan menghentikan pekerjaan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk sementara waktu hingga 17 Agustus 2024.

Konsultan properti Colliers mencatat total pasokan perkantoran di Jakarta hingga kuartal II/2024 tercatat mencapai 11,13 juta meter persegi (m2)

Menpanrb Azwar Anas menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim minat investasi dari Uni Emirat Arab, Malaysia, dan China telah mendapatkan letter to proceed.

Proyek Ibu Kota Nusantara masih tersangkut progres penyelesaian masalah 2.086 hektare.

Selain berasal dari dalam negeri, di antara 9 perusahaan calon investor IKN berbasis di Malaysia, China, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pelaksana konstruksi Kantor Presiden di IKN yakni PT PP - Wika KSO dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,56 Triliun dan bersumber dari APBN.

Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono berkomitmen untuk terus mempercepat realisasi investasi di IKN sepanjang 2024.

Luhut mengakui bahwa pembangunan IKN terhambat banyak permasalahan, tetapi tidak menghentikan prosesnya