Presiden Joko Widodo menyentil menteri dan jajaran kabinetnya yang yang membahas tentang isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi…

Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Teddy Setiadi menyampaikan pandangannya terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan operasi politik oligarki partai politik dan istana untuk urusan bagi-bagi jatah elit politik. 

Pengamat politik Virdika Rizky Utama wacana penambahan masa jabatan menjadi 3 periode merupakan usulan oligarki.

Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menanggapi usulan sejumlah ketua umum partai politik terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemerintaan pengusaha untuk tunda Pemilu 2024. Dia mengatakan tak ada dasar hukum untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menolak wacana perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode.

Wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode kembali menyeruak. Langkah ini dinilai sebagai kemunduran bagi reformasi, serta upaya melihat respons…

Pemerintah menegaskan wacana Presiden Joko Widodo yang akan menjabat tiga periode tidak pernah dibahas oleh kabinet. Menkopolhukam Mahfud MD menyerahkan kewenangan tersebut…

Sebelum disahkan lewat sidang MPR pada 1999, gagasan presiden cuma boleh menjabat dua periode lebih dulu dicetuskan SBY dan Tim Reformasi ABRI pada 25 Mei 1998.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku sebagai pimpinan pihaknya belum pernah membicarakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menjadi polemik…

Wacana penambahan masa jabatan presiden muncul dari pertimbangan efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan.

Wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan 7 tahun masa jabatan, kembali mencuat ke permukaan.

Penggugat norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menginginkan mantan RI-1 atau RI-2 dua periode dapat mencalonkan diri kembali setelah diselingi jeda jabatan.