KPK mengingatkan agar Romahurmuziy kembali ke PPP setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Romahurmuziy memulai kembali perjanan politiknya setelah sempat hengkang dari PPP akibat terjerat kasus suap di Kementerian Agama pada 2019.

Achmad Baidowi mengatakan tak ada keputusan pengadilan yang mencabut hak politik Muhammad Romahurmuziy.

Romahurmuziy kembali bergabung ke PPP setelah sempat keluar akibat terjerat kasus suap di Kementerian Agama pada 2019.

PN Jakpus mengatakan bahwa hukuman 1 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Romahurmuziy sudah lewat. Maka, demi hukum, Rommy dibebaskan meski KPK tengah…

Rommy bebas setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya bandingnya. Pengadilan Tinggi mengurangi hukumannya dari 2 tahun, menjadi satu tahun penjara. Rommy telah…

Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy ini rencananya dikeluarkan dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sore ini.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy juga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, agar dapat bebas dari perkara suap seleksi jabatan di lingkungan…

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy diyakini dapat bebas pekan, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Rommy dengan mengurangi hukumannya dari…

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy mengajukan banding atas  vonis dua tahun penjara, terinspriasi sukses banding politisi Nasdem Rio Capella dan Direktur Krakatau…

Romahurmuziy divonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti bersalah menerima suap terkait seleksi jabatan tinggi di Kementerian…

Majelis hakim tindak pidana korupsi Jakarta Pusat sebelumnya memvonis Romahurmuziy alias Rommy selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Wawan mengatakan bahwa sikap untuk mengajukan banding atau tidak akan dipikirkan tim jaksa penuntut umum selama sepekan ke depan.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Tuntutan jaksa KPK hanya menyalin dari surat dakwaan yang disusun sebelumnya tanpa melihat fakta persidangan sesungguhnya.