Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk membuktikan komitmen dan mendukung segala upaya pemberantasan korupsi khususnya…

Presiden Joko Widodo akan memilih satu nama dari tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah lolos tahapan seleksi. Hakim MK terpilih nantinya menggantikan Patrialis…

Sebelum melakukan seleksi calon hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar, panitia seleksi terlebih dahulu meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri…

Empat hari jelang penutupan pendaftaran calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) , panitia seleksi baru menerima 3 orang yang mendaftar.

Tujuh anggota panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi menyerahkan dua nama calon hakim MK pengganti Hamdan Zoelva kepada Presiden Joko Widodo.

Lima nama lolos ke tahap kedua seleksi hakim konstitusi pemerintah minus Ketua Mahakamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva masih berpeluang dicalonkan kembali sebagai hakim konstitusi meski menolak mengikuti proses seleksi yang dijalankan panitia seleksi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pembentukan tim panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi merupakan langkah maju dan layak mendapat apresiasi, karena…

Jimly Asshiddiqie meminta MK tidak larut mempersoalkan penetapan pakar hukum tata negara Refly Harun dan advokat Todung Mulya Lubis sebagai panitia seleksi hakim MK.

Panitera Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

DPR menetapkan dua nama sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Wahiduddin Adams dan Aswanto.

Anggota DPR asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah akan diminta mundur oleh Fraksi PPP dari pencalonannya sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Istana masih memilih waktu yang tepat untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keppres No.78/P Tahun 2013 tentang…

Istana menegaskan proses yang ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetapkan Patrialis Akbar sebagai hakim konstirusi sudah benar.