Surat yang diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno pada intinya Presiden meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan…

Mensesneg Pratikno menegaskan surat yang dikirim oleh Mensesneg atas permintaan Presiden memiliki rujukan hukum, yaitu UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat yang diteken oleh Praktikno pada intinya meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai…

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi perlu memiliki keberanian memutus sengketa kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah. Posisi Ketua DPD Oesman Sapta Odang cs. digugat oleh Gusti…

Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan restunya terhadap konsistensi Komisi Pemilihan Umum yang menolak pencantuman pengurus parpol dalam daftar calon tetap anggota Dewan…

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) membantah bahwa kader partainya tidak solid mendukung pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Senator asal daerah pemilihan Sumatra Barat Herman Darnel Ibrahim mengatakan bahwa salah satu titik berat pekerjaan yang akan diperjuangkan ke depan adalah pengembangan infrastruktur.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) memutuskan untuk tidak mundur dari Ketua Umum DPP Partai Hanura hingga batas waktu pukul 24.00 Selasa (22/1/2019)…

Meski putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuat Oesman Sapta Odang (OSO) diizinkan menjadi calon anggota DPD tanpa mundur dari kepengurusan Partai Hanura, namun…

Senator Gusti Kanjeng Ratu Hemas tidak memiliki masalah personal dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang walaupun keduanya kembali berperkara, kali ini di…

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2017, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menceritakan riwayat perebutan kursi pimpinan DPD oleh kubu Oesman Sapta Odang dalam perkara…

Masalah Oesman Sapta Odang (OSO) yang sampai saat ini terus bersikeras ingin menjadi calon senator meski menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura tidak akan berpengaruh…

Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang kembali memberikan tenggat waktu kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mengundurkan sebagai pengurus partai…

Kuasa Hukum Oesman Sapta menilai Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pembangkangan karena tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan enggan memasukkan…

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menyikapi hasil sidang dugaan pelanggaran administrasi yang menetapkannya bersalah dan memasukkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang…