Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen DPR dalam proses pembahasan RUU KUHP yang tengah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menegaskan KPK harus…

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan secara simbolis petisi yang menyangkut penolakan terhadap pasal-pasal korupsi di dalam Rancangan Undang-undang tentan Kitab Undang-Undang…

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), berdasarkan informasi…

Hingga pukul 21.31 WIB, Minggu (3/6/2018), 3.843 orang telah menandatangani petisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bahaya yang diinisiasi oleh Sahabat ICW. Adapun bahaya…

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) diminta tidak memaksakan tafsirnya mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih memiliki sejumlah persoalan yang dinilai belum jelas. RUU tersebut harus lebih baik dari…

Komisi III DPR menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dibahas, tidak bertujuan memperlemah Komisi Pemberantasan…

Pada konferensi pers Rabu (30/5), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif menyatakan sikap KPK terhadap pembahasan dan rencana pengesahan RUU…

Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP telah mencerminkan aspirasi hukum masyarakat Indonesia yang heterogen.

Beberapa organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo karena belum menerbitkan terjemahan resmi KUHP yang berinduk semang dari Bahasa Belanda…

Pemerintah akan menanggung beban berat jika rancangan KUHP disahkan.

Presiden Joko Widodo disebut oleh tim perancang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum PidaPresiden Joko Widodo disebut oleh tim perancang RUU KUHP berharap penyelesaian…

Tim perancang Rancangan Undang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan sejumlah perkembangan terbaru mengenai RUU tersebut.

Presiden Joko Widodo mengundang Mahfud MD dan sejumlah pakar hukum dan tata negara untuk membicarakan persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, termasuk revisi UU MD3 dan…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan meminta semua pihak jangan memaksakan pengesahan RUU KUHP karena mengandung sejumlah persoalan.