Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemutaran film tentang kejadian pada 30 September 1965 itu, tak lagi diwajibkan sejak lama.

Kepolisian tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian ke masyarakat manapun untuk menggelar nonton barang atau nobar G30S/PKI.

Mahfud menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mewajibkan masyarakat menonton film tersebut, tetapi juga tidak melarangnya.

Hal itu ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD melalui cuitan dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (24/9/2020).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar polemik penghentian penayangan film G30S/PKI tidak dikaitkan dengan rezim pemerintahan Joko Widodo.

Nobar tersebut rencananya akan dihadiri dua tokoh kontroversi yang akan memberikan penjelasan terkait film itu kepada penonton.

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S PKI tidak menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan…

Gubernur Jawa Timur Soekarwo membebaskan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat untuk menyaksikan film Gerakan 30 September Partai Komunis…

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung dipertontonkan kembalinya film kontroversi G30S PKI yang diproduksi pada 1984

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh…

Budayawan Franz Magnis Suseno mengatakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1965--1966 dapat digolongkan sebagai genosida.

Seniman Elisabeth Ida gelisah setelah mendengar cerita para eksil yang berpuluh tahun terpaksa hidup mengembara dari satu negara ke negara lain, akibat paspor mereka dicabut…

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak mengharapkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas tragedi 1965 diselesaikan dengan campur tangan pihak lain.

Peradilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda hari ini, Selasa (10/11/2015), dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan saksi fakta untuk menentukan sikap majelis hakim…

Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah mengatakan sudah saatnya pemerintah meminta maaf kepada keluarga Presiden Soekarno terkait tudingan negatif keterlibatannya dalam kasus…