Berikut hal-hal yang diharapkan oleh pelaku usaha terkait RAPBN yang ditetapkan sebesar Rp3.041 triliun.

Para pengusaha lokal di daerah siap bekerja sama dalam memfasilitasi sejumlah pihak khususnya pengusaha.

Apindo menilai Indonesia harus mewaspadai dampak dari kondisi geopolitik dunia yang semakin memanas terhadap perekonomian nasional.

Saat ini kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi didukung oleh kinerja ekspor Indonesia yang cukup prima.

Meski menyambut positif, Hariyadi menyoroti perbankan untuk tidak serta merta mengambil kesempatan dengan menaikkan suku bunga.

Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan belanja negara dan mewaspadai potensi krisis seperti 1998, meski terjadi kenaikan harga komoditas.

Ribuan buruh mengancam bakal menggelar demonstrasi untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta yang membatalkan kebijakan…

Kronologi UMP Jakarta Tahun 2022 yang sempat dinaikkan Gubernur Anies Baswedan mencapai 5,1 persen, hingga akhirnya PTUN memenangkan gugatan Apindo dan kenaikan upah tersebut…

Gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta batal naik 5,1 persen tahun ini dikabulkan.

Pengusaha mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait booster sebagai syarat masuk area publik seperti perkantoran untuk meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Bank Indonesia (BI) tahan suku bunga acuan. Ternyata ini alasannya.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita buka-bukaan. Dia mengatakan tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela (PPS) ternyata ide pengusaha.

Pemerintah hendak menarik lebih banyak pajak dari korporasi pada masa pemulihan ekonomi ini. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 tentang…

Apindo mengingatkan pengusaha agar berhati-hati karena Ditjen Pajak bisa cek rekening koran hingga kartu kredit wajib pajak.

Ketum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta Ditjen Pajak agar jangan mencari-cari kesalahan pengusaha yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).