Kalangan pengusaha di Jawa Timur berencana mengirimkan surat pernyataan yang berisi penolakan dan permintaan pembatalan penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2016 di…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memukul rata kenaikan upah minimum kabupaten /kota (UMK) 2016 sebesar 11,5% setelah sejumlah daerah nekad melakukan perhitungan yang berbeda.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi mengapresiasi penetapan penaikan UMK 2016 sebesar 11,5%.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo mengatakan kendati Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi telah menetapkan penaikan UMK tahun depan 11,5%, sebenarnya beban perusahaan untuk…

Setelah Kota Manado, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara menyatakan tiga kabupaten/kota akan segera merilis peraturan wali kota…

Para pengusaha di Kabupaten Bekasi menghawatirkan penentuan Upah Minimum Kota (UMK) dipolitisasi, mengingat beberapa daerah akan menggelar hajatan pemilihan kepala daerah…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan rencana penetapan upah minimum kabupaten/kota…

Sutomo, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi mengatakan, akibat kondisi ekonomi global dan nasional yang mengalami…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar menyesalkan penolakan penangguhan UMK 2015 pascarevisi akibat kenaikan BBM oleh pemerintah setempat dengan alasan waktunya mepet.

Pengusaha di Sumatra Selatan mengaku keberatan dengan besaran upah minimum provinsi 2015 yang akan direvisi menjadi Rp2,231 juta per bulan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendesak gubernur tidak merivisi upah minimum kabupaten/kota 2015 menyusul keinginan buruh yang belum memasukan kenaikan bahan bakar…

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menyatakan ancaman buruh yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran, Rabu (10/12/2014), dipicu keinginan revisi upah minimum kabupaten/kota…

Pemerintah Kota Balikpapan berharap penerapan upah minimum kota senilai Rp2,219 juta juga berlaku untuk pekerja rumah tangga.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur, Kamis (20/11/2014), dengan besaran bervariasi.

Kementerian Ketenagakerjaan menyayangkan sikap Bupati Sukabumi dan Walikota Bekasi yang mengabaikan aspirasi perwakilan pengusaha dalam rapat dewan pengupahan daerah setempat.