Pendirian Bursa CPO membuka kemungkinan Bappebti menggandeng Malaysia (MDEX). Pengusaha dan petani sawit kompak mendukung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui perluasan pembiayaan perbankan.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia berharap China mau meningkatkan pembelian sawit dari Indonesia seiring adanya Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa

SPKS mengusulkan agar Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit dialokasikan untuk pemberdayaan petani dan percepatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Skema FKPM mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.

ISPO tersebut merupakan persyaratan legal bagi pekebun yang bisa menjadi solusi untuk memenuhi aturan deforestasi Uni Eropa (EU) terhadap sawit.

Petani sawit di Eropa dikabarkan tidak setuju dan tak sependapat dengan diberlakukannya kebijakan UU Deforestasi Uni Eropa.

Petani sawit ragu program peremajaan sawit rakyat (PSR) 200.000 hektare bisa tercapai tahun ini meski pemerintah telah membentuk Gugus Tugas.

Perlu disadari bahwa petani swadaya ini sedikit sekali yang memenuhi persyaratan untuk RSPO.

Jumlah penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp 45,16/Kg atau mencapai 1,57 persen dari harga minggu lalu.

Sejumlah asosiasi petani kelapa sawit berencana melakukan aksi penolakan kebijakan deforestasi Uni Eropa (UE) di Kedubes Uni Eropa dan Kemenlu RI

Uni Eropa menyatakan bahwa kebijakan deforestasi terhadap komoditas perkebunan dan pertanian impor tidak bisa diganggu gugat

Gapki memproyeksi produksi sawit menurun tahun ini akibat musim kemarau panjang, belum maksimalnya program peremajaan sawit rakyat, dan naiknya harga pupuk.

Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dari 2017-2022 hanya mencapai 278.200 hektare.

Mentan Syahrul Yasin Limpo menuturkan sawit dan perkebunan berkontribusi hingga 90 persen terhadap realisasi ekspor pertanian Rp640 triliun pada 2022.