Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan dan percepatan penghiliran sumber daya alam, salah satunya dengan menetapkan PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor…

Langkah pemerintah mewajibkan eksportir komoditas strategis untuk memarkirkan sebagian devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri membawa potensi cuan.

Eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam term deposit (TD) valas akan diberi insentif bunga hingga 5,3 persen.

Gabungan Penguasaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ikut bersuara terkait kebijakan baru wajib parkir devisa hasil ekspor (DHE) minimal 3 bulan di dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bisa mendapat tambahan US$60 miliar per tahun dari devisa hasil ekspor (DHE).

Menkeu Sri Mulyani memaparkan sanksi bagi eksportir yang tak simpan devisa hasil ekspor (DHE) selama 3 bulan. Ekspor langsung disetop!

Menkeu Sri Mulyani menambah pos tarif SDA yang wajib simpan devisa hasil ekspor (DHE). Cuan dolar AS pemerintah makin banyak, nih!

Pemerintah memastikan eksportir skala UMKM tak perlu menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Simak ketentuannya!

Eksportir mengusulkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai sanksi dalam aturan devisa hasil ekspor.

Ekonom menilai para eksportir yang tidak mematuhi aturan devisa hasil ekspor (DHE) memang harus dapat sanksi, tapi ada syaratnya.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia menilai sanksi penangguhan layanan ekspor terkait aturan wajib parkir devisa hasil ekspor dapat merugikan negara

Berikut sanksi bagi eksportir nakal yang tak patuhi aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang dirilis pemerintah.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan respons soal aturan baru mengenai devisa hasil ekspor.

APBI meminta pemerintah agar dapat membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha guna membahas pelaksanaan aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) 30 persen.

Citibank N.A., Indonesia buka suara soal kebijakan eksportir yang wajib parkir devisa hasil ekspor (DHE) bulan depan.