Dua tersangka proyek Bakamla langsung ditahan penyidik KPK, penahanan tersebut untuk kepentingan pengembangan perkara yang telah ditangani KPK sejak 4 tahun lalu.

Penanganan kasus korupsi di Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang terjadi sejak 2016 lalu terus berlanjut, KPK hari ini diagendakan memeriksa dua orang tersangka.

Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arief dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal perlu diberdayakan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum…

Kapal Penjaga Pantai China nomor lambung 5204 itu berada di zone eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna Utara.

Kapal Coast Guard China 5204 telah bergerak ke utara keluar ZEE Indonesia pada Senin siang, (14/9/2020) usai bersitegang melalui radio.

Dua pegawai PT Rohde and Schwarz Indonesia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka korporasi PT Merial Esa.

The National Maritime Institute (Namarin) menyayangkan pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Aan Kurnia yang berencana mendirikan Indonesia Maritime Information…

Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi di Badan Keamanan Laut itu Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf.

Penyusunan inpres soal penyatuan komando keamanan laut sedang dikerjakan pemerintah. Draft inpres disebut Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengerucut.

Pemerintah akan menyederhanakan aturan terkait dengan patroli keamanan laut di tangan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Presiden Joko Widodo menunjuk Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menjadi Kepala Badan Keamanan Laut menggantikan Laksdya Achmad Taufiqoerrochman.

Badan Keamanan Laut mengatakan siap untuk mengawal kapal nelayan Indonesia yang mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli pengamanan di Perairan Natuna. Langkah ini dilakukan menyusul China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan itu.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah Indonesia menyatukan lembaga pengamanan laut dengan sistem satu badan untuk berbagai tugas.