Bisnis, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan Proyek Strategis…

PPATK mengendus dugaan dana hasil tindak pidana korupsi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 mengalir ke kantong ASN hingga politikus

PPATK mengungkap laporan transaksi keuangan mencurigakan caleg 2024 yang sudah masuk dalam DCT, di antaranya diduga terkait korupsi dan narkoba

PPATK membuka data terkait dengan transaksi keuangan pada periode 2022–2023 para caleg hingga parpol peserta Pemilu 2024.

PPATK mengungkap bahwa transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota parpol meningkat dengan pesat sepanjang 2022-2023 alias jelang Pemilu 2024

Timses Capres Anies, Prabowo dan Ganjar kompak menampik adanya aliran dana illegal pada kegiatan kampanye mereka seperti yang diselidiki PPATK.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengingatkan PPATK untuk tidak membuat gaduh terkait transaksi mencurigakan dana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

MAKI melaporkan dugaan aliran dana kampanye untuk Pemilu 2024, yang bersumber dari tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara.

OJK angkat suara terkait pernyataan PPATK yang telah mengungkap transaksi mencurigakan rekening partai politik di bank terkait dana Pemilu 2024.

KPK telah menerima laporan mengenai transaksi mencurigakan di rekening partai politik (parpol) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang melibatkan triliunan rupiah terkait pemilihan presiden dan legislatif mendatang atau Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengintensifkan sosialisasi ke seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengenai peraturan dana kampanye.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa akan ada proses hukum yang mengikuti terkait dengan temuan transaksi janggal oleh PPATK.

Bawaslu akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait transaksi gelap Pemilu 2024.

KPU dan Bawaslu perlu bersikap tegas terhadap potensi penyimpangan di balik kasus transaksi mencurigakan dana partai politik.