Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, khususnya tanaman pangan pokok, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya khusus dalam mempertahankan kestabilan pangan bagi masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong budidaya lobster mengingat benih komoditas ini berlimpah sementara budidayanya masih minim.

Kementerian Pertanian memperkirakan penyaluran benih bersubsidi oleh pemerintah akan meningkat 15-20 ribu ton saja dari distribusi saat ini hingga akhir 2014.

Kontak Tani Nelayan Andalan menanggapi rencana Kementerian Pertanian yang akan menggunakan jasa dua BUMN, PT Sang Hyang Sari dan PT Pertani dalam pengadaan dan penyaluran…

Pemerintah baru diharapkan tidak alergi dengan kebijakan impor dan peran asing, khususnya dalam pengadaan importasi benih yang menjadi salah satu syarat utama guna mencapai…

Jumlah kelompok petani yang mengandalkan bisnisnya pada sektor pembenihan ikan mas di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mengalami penyusutan. Kondisi air yang sudah tidak…

Pemerintah didesak segera melegalisasi pemakaian benih transgenik atau Genetically Modified Organism (GMO) pada komoditas jagung guna menihilkan importasi.

Pemerintah Jawa Tengah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian menggelar pameran varietas benih hortikultura unggulan sebagai alternatif pemakaian benih bagi para petani.

Ikatan Produsen Benih Hortikultura (IPBH) menjamin pasokan kebutuhan benih hortikultura dalam negeri akan didominasi oleh benih lokal.

Cuaca ekstrem dan serangan virus selama kuartal I/2014 tidak menekan produksi perbenihan hortikultura.

Pemerintah dimita segera mengeluarkan regulasi yang mengizinkan perdagangan produk benih yang telah direkayasa secara genetik (genetically modified organism/GMO) di pasar…

Otoritas pertanian di level pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan cadangan benih daerah (CBD) sebagai antisipasi apabila puso atau bencana melanda.

Tiga wilayah pengembangan benih mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pertanian di Jawa Tengah.

Pelaku usaha benih hortikultura mengupayakan mengeluarkan produk benih dari ketentuan yang tertuang di UU 13/2010 tentang Hortikultura melalui judicial review.