BP Batam menyebutkan ratusan warga Pulau Rempang setuju untuk direlokasi. Berikut informasi selengkapnya.

Gubernur Kepri memastikan penyebab konflik antara warga dan aparat keamanan di Pulau Rempang bukan disebabkan komunikasi yang buruk

BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.

Muhammadiyah hingga Gusdurian protes atas penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang untuk proyek Eco Park sehingga menimbulkan konflik hingga bentrokan

Sebuah video narasi yang dibuat oleh masyarakat Pulau Rempang untuk memprotes proyek Rempang Eco City viral di media sosial.

Pendekatan manusiawi harus dilakukan dalam penyelesaian konflik Pulau Rempang.

Anggota DPRD Kepri mengungkit kisah lama riwayat pengembangan Pulau Rempang, yang dimulai sejak 2004.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan TNI menurunkan tim dari polisi militer di Pulau Rempang.

Sejumlah tanaman di pedestrian depan kantor BP Batam, Batam Center rusak usai kericuhan aksi massa

Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Taba Iskandar buka suara soal polemik Proyek Eco-City di Pulau Rempang.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

Polda Kepulauan Riau telah menangkap 43 orang yang diduga telah melakukan tindakan anarkis di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ribuan warga Pulau Rempang kembali melakukan unjuk rasa jilid kedua di depan Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9/2023).

Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman Tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.

Sebanyak 3.000 kavling di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang akan menjadi rumah bagi warga Pulau Rempang, yang bersedia direlokasi imbas proyek Rempang Eco-City.