Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1.

Sosialisasi dan pendataan terhadap warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City masih terus berlangsung, Rabu (27/9/2023).

Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan untuk tidak merelokasi warga Pulau Rempang ke rumah susun karena mayoritas masyarakat menolak.

BP Batam menyebut pabrik kaca yang akan dibangun oleh perusahaan asal China, Xinyi Grup di Pulau Rempang baru dapat beropreasi pada 4 hingga 5 tahun .

Nenek Amlah atau Nek Cu (105 tahun) berharap dimakamkan di Pulau Rempang. Atas nama Proyek Strategis Nasional mimpi Nek Cu terancam pupus.

Sebanyak 291 KK Pulau Rempang sudah bersedia untuk direlokasi. Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim jumlah tersebut terus bertambah.

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mempersiapkan 2 opsi lokasi relokasi, yakni Tanjung Banon di Pulau Rempang serta Dapur 3 di Pulau Galang.

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mempersiapkan 2 opsi lokasi relokasi, yakni Tanjung Banon di Pulau Rempang serta Dapur 3 di Pulau Galang.

Dapur 3 merupakan lokasi awal relokasi secara permanen untuk warga Sembulang, yang terimbas pembangunan pabrik kaca milik Xinyi Group senilai Rp175 triliun.

Program Strategis Nasional Rempang Eco-City akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat.

Tenggat pengosongan wilayah Sembulang di Pulau Rempang diprediksi akan mengalami kemunduran karena masalah ini.

Masa pendaftaran relokasi warga Pulau Rempang tahap pertama akan berakhir tiga hari lagi, tepatnya pada Kamis (28/9/2023).

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk mengutamakan pendekatan persuasif dalam melakukan sosialisasi perihal rencana pengembangan Kawasan Rempang.

BP Batam melaporkan warga Pulau Rempang yang mendaftar untuk relokasi tahap pertama baru mencapai 100 kepala keluarga (KK) dari target 700 KK.

Warga Rempang menolak direlokasi sebagai dampak pembangunan pabrik kaca Xinyi Group dengan nilai investasi Rp175 triliun