Kementerian BUMN menyebut audit dana pensiun oleh BPKP merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola pengurus uang pensiunan para sepuh BUMN.

Keduabelas dapen yang berada dalam pengawasan khusus OJK tersebut terdiri dari dapen BUMN dan juga non-BUMN.

OJK menyampaikan ada 12 dapen dalam pengawasan khusus yang terdiri dari dapen BUMN dan non-BUMN.

Perlu diketahui, terdapat empat dapen BUMN bermasalah yang telah diungkap BUMN, yaitu Inhutani, PTPN atau Dana Pensiun Perkebunan, Angkasapura I, dan IDFood.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk melaporkan hasil pemeriksaan dapen BUMN yang telah diperiksa oleh BPKP.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa laporan dapen bermasalah kemungkinan selesai pada akhir bulan Juli. 

BUMN Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyerahkan kepada manajemen Dana Pensiunan Pelni terhadap arah investasi di Asuransi Aspan yang disanksi OJK.

OJK melakukan pengawasan baik secara onsite maupun offsite terhadap seluruh dana pensiun, termasuk 61 dana pensiun BUMN.

OJK menjelaskan penyebab imbal hasil investasi sejumlah dapen BUMN di bawah 2 persen.

Sebanyak 22 dana pensiun BUMN memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen.

Dana pensiun BUMN mengalami tekor Rp9,5 triliun karena salah urus investasi hingga korupsi.

Penggabungan fungsi investasi dana pensiun dalam konglomerasi BUMN ditargetkan beroperasi pada akhir Mei 2023 ini.

Dapen BUMN bermasalah dan PMN Jiwasraya menjadi topik terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com.

Bisnis, JAKARTA — Dana pensiun BUMN yang bermasalah membutuhkan suntikan modal hingga Rp12 triliun.

Artikel tentang golongan peserta BPJS yang tidak bisa naik kelas dan dapen BUMN defisit Rp9,8 triliun menjadi berita terpopuler di Kanal Finansial.