APJII mendesak pemerintah untuk moratorium bisnis internet di Pulau Jawa. Pasalnya, sekitar 60% pelaku bisnis saat ini bertumpuk di Jakarta dan sekitarnya.
RT/RW Net ilegal langgeng di era Joko Widodo. Praktik melanggar konstitusi ini terus beroperasi sambil menjatuhkan harga pasar dan kualitas internet Indonesia
APJII mengusulkan pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka memiliki peta jalan alias roadmap infrastruktur digital di Indonesia yang jelas.