Kendati luas wilayah tambang menciut menjadi 25.000 hektare, PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih bisa mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan di sekitar konsesi untuk…

Aksi tersebut disinyalir ditumpangi kepentingan pihak PT Freeport Indonesia. Bahkan, GP Ansor secara tegas mendesak pemerintah untuk menghentikan perundingan jika berbagai…

Sudah hampir sebulan berlalu sejak pemerintah menerbitkan PP No. 1/2017 tentang Perubahan Keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan…

Kebijakan relaksasi ekspor mineral memengaruhi kinerja sejumlah emiten. Tiga perusahaan yang masuk dalam riset Bahana Securities adalah PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT…

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi relaksasi ekspor mineral yang dilakukan pemerintah akan berdampak positif terhadap prospek volume ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah siap menghadapi koalisi masyarakat sipil yang akan menggugat kebijakan perubahan status Kontrak Karya (KK) serta pembukaan keran ekspor bijih nikel dan bauksit.

Kementerian Perdagangan belum meneken perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Padahal, izin…

Pemerintah memastikan tetap konsisten menjalankan aturan hilirisasi sektor pertambangan, dengan skema ekonomi yang ramah terhadap dunia usaha.

Kepulangan Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan dari kunjungan kerjanya di AS seolah mengakhiri polemik mengenai wacana relaksasi ekspor mineral yang memanas…

Pemerintah belum juga satu suara mengenai larangan ekspor mineral olahan atau konsentrat. Kementerian Perindustrian berkukuh mendorong pembangunan smelter sebagai syarat,…

Tahun 2017 tinggal beberapa bulan lagi, tetapi pemerintah belum memiliki terobosan yang jelas, berkaitan dengan implementasi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan…

Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla bakal diuji untuk segera memutuskan arah pembangunan sektor mineral. Tenggat ekspor mineral olahan jenis tertentu, tinggal tiga bulan…

Pemberlakuan bea keluar yang tinggi dan progresif bisa menjadi jalan tengah atas polemik relaksasi ekspor mineral hasil olahan atau konsentrat.

PT Vale Indonesia Tbk. berharap pemerintah konsisten dalam kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dengan tidak membuka keran ekspor bijih nikel.

Hampir tiga tahun lalu, kira-kira awal Januari 2014, suasana di kompleks Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di bilangan Supomo, Jakarta Selatan memanas. Sejumlah pengusaha…