Sri Mulyani mengatur penggunaan bersama atau peminjaman milik daerah apabila aset negara tersedia tidak cukup untuk kantor kementerian/lembaga baru.

Utang pemerintah per September 2024 senilai Rp8.473,90 triliun atau setara dengan 38,55% PDB Indonesia.

Sri Mulyani meminta anggaran perjalanan dinas (perdin) di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti efek kemenangan calon presiden AS Donald Trump dalam ajang Pilpres 2024 terhadap harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan APBN-P 2025 selalu terbuka.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa akan banyak kebijakan yang akan berubah di AS di bawah Donald Trump, terutama soal perekonomian.

APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit kian melebar.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya mendukung rencana Menteri PKP memanfaatkan lahan sitaan BLBI untuk program 3 juta rumah.

Selain menambah wakil menteri keuangan, Prabowo juga menambah kursi Dirjen dan Kepala Badan di Kemenkeu untuk membantu Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya terkait dengan pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Berikut kisi-kisi PMK 81/2024 tentang pelaksanaan core tax system yang menganulir 42 aturan lainnya dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

PMK 79/2024 mengatur kewajiban PPN, PPnBM, dan PPh wajib pajak yang melakukan perjanjian kerja sama usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Menkeu Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 74/2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Sri Mulyani menerbitkan PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.