Dia menilai langkah tersebut merupakan bukti Kementerian PAN-RB dapat bergerak cepat menjawab keinginan presiden dalam upaya mempercepat terwujud nya reformasi birokrasi…

Pembentukan mahkamah ini juga sebagai respons konkret atas kesepakatan MPR dengan KY (Komisi Yudisial) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tjahjo mengatakan pembubaran lembaga tahap kedua tersebut merupakan lanjutan dari pembubaran 18 lembaga oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Wapres juga menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi ini harus dilaksanakan oleh semua instansi baik di pusat maupun daerah.

Rencana Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga untuk mengurangi beban pengeluaran negara dinilai sudah tepat.

DPR mengimbau pemerintah untuk tetap memperhatikan nasib seluruh tenaga kerja yang terdampak dengan keputusan pembubaran lembaga.

Jokowi berharap dengan penyederhanaan birokrasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran.

Daftar itu kemungkinan bertambah sebab Presiden Joko Widodo mengatakan telah mengantongi 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat.

Moeldoko menyatakan bahwa OJK tidak dapat dibubarkan karena pembentukannya bukan melalui aturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait, tetapi melalui Undang-Undang.

Pasalnya, ada sejumlah lembaga negara yang memiliki kedudukan setingkat kementerian. Relfy membandingkan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan Kementerian…

Relfy beralasan BPIP adalah salah satu lembaga yang dibentuk di bawah kekuasaan esekutif yang tidak memiliki parameter jelas ihwal keberhasilan kinerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada beberapa lembaga yang dinilai memiliki kemiripan tupoksi dengan kementerian yang ada, sehingga ada kemungkinan dibubarkan.

Bamsoet mendorong pemerintah memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan bahwa rencana pembubaran 18 lembaga negara masih dalam tahap kajian dan belum menjadi sebuah keputusan.

Presiden Jokowi akan berupaya melakukan perampingan di pemerintahan, salah satunya dengan membubarkan sejumlah lembaga negara.