Pemerintah Metropolitan Tokyo mempertimbangkan penerapan status keadaan darurat di wilayah tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pernyataannya muncul ketika survei baru menunjukkan penolakan yang masif mengenai penyelenggaraan Olimpiade 2020 yang tertunda di kota itu.

Ketidaksetaraan rasial dapat menjadi subjek yang traumatis dan penuh beban di negara berpenduduk 212 juta orang ini.

Menteri Kesehatan Jepang Tamura Norihisa mengatakan akan melakukan segala upaya dalam mencegah melonjaknya kembali infeksi Covid-19 di Tokyo.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah lima pihak, termasuk kepala Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach, dan Gubernur Tokyo Yuriko Koike, menggelar pertemuan.

Meski status keadaan darurat dicabut, pemerintah akan terus meminta restoran dan bar tutup lebih awal, serta meminta perusahaan-perusahaan agar mendorong kerja dari rumah.

Jepang sedang mencoba mengendalikan kasus virus Corona dan menjalankan program vaksinasi dengan baik saat bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas.

Protokol kesehatan yang ketat diterapkan selama menjalankan salat Jumat, dengan para jemaah diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan menggunakan sajadah sekali…

Faktor-faktor terkait hal ini adalah seperti dampak varian baru virus korona yang tidak menentu serta situasi penularan di dalam dan luar negeri.

Pemerintah pusat kemungkinan akan membuat keputusan perpanjangan ini besok, Kamis (4/3/2021) dan mengumumkannya pada Jumat pekan ini.

Seperti diketahui Jepang berjuang untuk menghentikan virus Corona dan untuk menyuntik warganya dengan cepat.

Berpelukan atau melakukan tos sebagai ekspresi keberhasilan menjadi hal yang dilarang dilakukan dalam aturan Olimpiade Tokyo.

Pusat konsultasi tersebut dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore pada hari kerja. Orang-orang bisa bertanya tentang berbagai subjek seperti kesehatan mereka, pendidikan…

Pemerintah Kota Tokyo perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang ketat, karena jumlah orang yang dites positif tetap tinggi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Suga meminta maaf atas kegagalan pemerintahannya dalam menyediakan perawatan medis yang memadai di tengah pandemi virus Corona.