Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) khawatir diperkenankannya asing langsung bekerja dengan menggunakan visa tinggal terbatas (vitas) bisa dimanfaatkan untuk melakukan…

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai penyelesaian Perpres No.20/2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing terkesan terburu-buru

Perusahaan teknologi di dalam negeri menyambut positif relaksasi aturan penggunaan tenaga kerja asing.

BPJS Watch mengemukakan saat ini tenaga kerja asing berpeluang untuk bekerja dulu di Indonesia baru mengurus izin setelah keluarnya Perpres No. 20/2018.

JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan peraturan presiden yang mengatur tenaga kerja asing sudah rampung dan regulasinya segera diterapkan.

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen mempermudah proses perizinan pekerja asing.

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memperkuat kooordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mengawasi penegakan hukum pada tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

BATAM Penyederhanaan izin tenaga kerja asing atau TKA hanya dapat dinikmati oleh TKA Ahli.

Kementerian Ketenagakerjaan segera merampungkan revisi peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum tenaga kerja asing berkeahlian di bidang teknologi dan informasi.

Kemnaker Segera Rampungkan Revisi Permen TKA BerkeahlianBisnis.com, JAKARTAKementerian Ketenagakerjaan segera merampungkan revisi peraturan menteri yang akan menjadi payung…

Pemerintah segera melakukan penyederhaaan perizinan tenaga kerja asing berkeahlian ke Indonesia setidaknya dalam waktu dua minggu ke depan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintah untuk kembali memasukkan syarat penggunaan tenaga kerja asing (TKA) antara lain dalam penguasaan Bahasa Indonesia…

Pemerintah tegaskan larangan perusahaan mempekerjaakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal, dan mematuhi seluruh aturan dan perizinan terkait ketenagakerjaan di dalam negeri.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memastikan 35 orang tenaga kerja asing asal China tidak memiliki paspor dan terancam dideportasi.

Pemerintah diminta untuk melakukan sinergi antara Imigrasi, Kementerian Pariwisata, Kepolisian, dan Kementerian Ketenagakerjaan guna mengawasi kehadiran tenaga kerja asing…