Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan sikap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya yang lebih banyak mengintervensi saksi KH. Ma'ruf Amin yang merupakan ketua…

Direktur Teknik PT Hariff Daya Tunggal Enginerring, Dadang Hariyadi mengatakan, pihaknya optimis dengan sistem baru jaringan aman mandiri (JAM) yang anti sadap bagi penguatan…

Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus melalui pengawasan agar lembaga tidak terjebak dengan pelanggaran hukum.

Bivitri Susanti, peneliti senior dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, berpendapat bahwa izin penyadapan itu berisiko mematahkan kewenangan KPK dalam melakukan…

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai sebagian revisi UU KUHAP berpotensi melemahkan kerja KPK seperti pasal terkait penyadapan atas…

Amerika Serikat telah memata-matai para politisi senior dan perusahaan-perusahaan Jepang.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyatakan waktunya Undang Undang KPK direvisi, apalagi terkait soal penyadapan yang memang menjadi salah satu kekuatan…

DPR dapat menginisiasi pembahasan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai mekanisme penyadapan yang selama ini dilaksanakan secara berbeda di institusi penegak hukum.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso mengatakan kewenangan penyadapan harus diatur karena menyangkut reputasi seseorang serta rentan disalahgunakan.

Polri minta kewenangan penyadapan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkannya melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum.

DPR tetap menganggap revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi pemberantasan korupsi penting dilakukan meski presiden Joko widodo sudah menolak ikut membahasnya.

Pemberian izin penyadapan calon tersangka korupsi dinilai sama saja dengan menghidupkan kembali penembak misterius zaman orde baru.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak untuk membuat undang-undang penyadapan tunggal guna mencegah penyalahgunaan praktik tersebut secara sewenang-wenang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah Selandia Baru harus menjelaskan isu penyadapan yang diungkapakan Edward Snowden bahwa Badan Intelijen Selandia Baru (GCSB)…

Badan Intelijen Negara (BIN) meningkatkan keamanan komunikasi untuk menghindari aksi penyadapan yang dilakukan pihak asing terhadap rahasia negara.