Komunitas Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang  (UU) Ketenagakerjaan di Jakarta.

Respon Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal rencana peletakan batu pertama ibu kota baru menjadi berita terpopuler Bisnis.com pada hari Senin (29/7/2019).

Para pengusaha menginginkan aturan ketenagakerjaan bisa lebih fleksibel sehingga mendorong perlunya revisi UU Ketenagakerjaan.

Bisnis, JAKARTA — Gerakan Buruh Bersama Rakyat menolak rencana pemerintah merevisi Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.n

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah masih terus mengkaji sejumlah usulan dan aspirasi dari kalangan pengusaha maupun pekerja terkait revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.…

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan industri padat karya memiliki signifikansi yang erat dalam menggenjot perekonomian Tanah Air.

Indonesia membutuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, terutama yang mengarah kepada pasar kerja fleksibel dan perkembangan dunia saat ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengusulkan kepada Presiden untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan investasi padat karya dan jaminan…

Payung hukum ketenagakerjaan yang dinilai kurang fleksibel menjadi hambatan bagi iklim investasi, khususnya di sektor manufaktur di Tanah Air.

Kabar ada satu negara di Asia yang diramalkan bakal buat kejutan pada 2019 jadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com pada hari Selasa (15/1/2019).

Amandemen UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai sangat mendesak dilakukan lantaran sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kondisi industri domestik saat ini.

Pengusaha meminta UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan kewajiban bagi pekerja untuk memberikan rekam medis apabila ingin mengajukan pemutusan hubungan kerja…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk memperbarui undang-undang ketenagakerjaan yang kini dinilai sudah tidak relevan…

Kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tak hanya pengusaha skala besar, aturan ini dinilai juga membebani perusahaan usaha…