MK secara konsisten memastikan bahwa ambang batas atau presidential threshold 20 persen konstitusional.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento M. Sitorus merasa keberatan atas pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra terkait…

Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (18/1).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai aturan presidential threshold aneh dan tak lazim di negara lain, khususnya yang menerapkan sistem…

Partai Demokrat menyebut presiden bisa menerbitkan Perppu untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dari 20 persen menjadi 0 persen.

Pihak Gatot Nurmantyo menilai bahwa argumentasi MK yang menyatakan pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat 5 UUD 1945 tidak…

Ambang batas partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold saat ini sebesar 20% dinilai perlu diubah menjadi angka…

Menurut Refly, Presidential Threshold membuat demokrasi dibajak para pemodal untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Calon presiden perseorangan harus dikaji dalam wacana amendemen 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara.

Revisi presidential threshold diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Ia meminta DPR dan pemerintah meninjau ulang pengaturan besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Gerindra akan menerima dan ikut berapa pun nantinya ambang batas presiden yang diputuskan.

Presidential threshold dinilai hanya melanggengkan sistem politik yang oligarkis dan membiarkan parpol memonopoli pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perbincangan terkait adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali menyeruak sebagai evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan presidential treshold di angka 20% direspons Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.