Pihak Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah
Saksi Manager Legal Duta Palma Group Kantor Jakarta mengaku terdapat ratusan perusahaan, termasuk PT Duta Palma Group yang tidak memiliki perizinan kehutanan.
Wakil Ketua KPK menyebut keadilan restoratif pada penanganan korupsi hanya opini sehingga untuk merealisasikannya perlu didukung perangkat aturan yang memadai.