JAKARTA – Kementerian Perhubungan diminta memfungsikan Inaportnet guna mempercepat proses pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan tanpa perlu bertatap muka secara…
JAKARTA — Kementerian Perhubungan menargetkan perluasan penerapan aplikasi Inaportnet hingga akhir tahun ini mencakup 29 pelabuhan di seluruh Indonesia.
MAKASSAR PT Pelabuhan Indonesia IV melarang kapal yang belum terkoneksi dengan sistem Inaportnet sandar di Pelabuhan Makassar dan memanfaatkan jasa kepelabuhanan.
JAKARTA -- Kementerian Perhubungan meminta operasional pelabuhan bisa berlangsung selama 24 jam dalam 7 hari seiring dengan beroperasinya Inaportnet di 16 pelabuhan.
Kementerian Perhubungan berharap aktivitas pelabuhan dapat berlangsung selama 24 jam dalam 7 hari seiring dengan beroperasinya Inaportnet di 16 pelabuhan.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta Kementeroan Perhubungan untuk melakukan integrasi layanan kapal berbasis online Inaportnet dengan angkuran truk.
Kementerian Perhubungan menerapkan layanan kapal berbasis online atau Inaportnet di tiga pelabuhan. Hingga akhir 2017, enam pelabuhan lain bakal menerapkan layanan serupa.
Kementerian Perhubungan menerapkan layanan kapal berbasis online atau Inaportnet di tiga pelabuhan. Hingga akhir 2017, enam pelabuhan lain bakal menerapkan layanan serupa.
Kementerian Perhubungan menargetkan penerapan aplikasi Inaportnet di sepuluh pelabuhan hingga akhir 2017. Saat ini, enam pelabuhan telah menerapkan secara penuh aplikasi…
Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah mempersiapkan pelayanan Inaportnet untuk menunjang konsolidasi kargo ekspor impor yang akan dijalankan oleh Pelabuhan Tanjung Priok…
Otoritas Pelabuhan Belawan segera melakukan integrasi sistem informasi Inaportnet dengan instansi terkait seperti PT Pelabuhan Indonesia I dan Syahbandar Utama Belawan.
Akhirnya, Jumat (11/11/2016), Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lokasi keempat dalam pelaksanaan Go Live Aplikasi Inaportnet tahap awal yang mana sebelumnya telah dilaksanakan…
Inaportnet yang dioperasikan Kementerian Perhubungan belum terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) karena persoalan seringnya pergantian pejabat