Selain memperluas layer pengenaan denda kepabeanan, pemerintah merangkum semua aturan mengenai jenis-jenis denda kepabeanan dalam satu peraturan menteri keuangan atau PMK.

Pemerintah menyatakan bahwa relaksasi denda kepabeanan akan berlaku efektif mulai 15 Juli 2019. Berikut detail perubahan atau relaksasi yang diberikan.

Pemerintah memastikan relaksasi denda kepabeanan akan mulai efektif diterapkan pada 15 Juli 2019.

UU Bea Meterai yang hingga saat ini digunakan adalah UU No. 13/1985 belum pernah mengalami perubahan hingga hari ini.

Kementerian Keuangan tengah mendorong daya saing industri nasional dengan memberikan kepastian perlakuan perpajakan di Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan Pembebasan…

JAKARTA — Rasio keterperiksaan atau audit coverage ratio (ACR) terhadap perusahaan yang memiliki nomor induk kepabenan (NIK) masih relatif kecil.n

JAKARTA—Implementasi sistem manifes generasi III yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinilai sukses mengurangi 10% hingga 15% biaya logistik, sekaligus…

JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mulai mengimplementasikan program Pertukaran Data Elektronik via Internet (PDE Internet) secara penuh di seluruh Kantor…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 yang mempermudah para pengguna jasa kepabeanan untuk melakukan penghitungan nilai pabean terhadap barang yang akan diimpor…

Bisnis.com, JAKARTA--Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2018 yang mempermudah para pengguna jasa kepabeanan untuk melakukan penghitungan nilai pabean terhadap barang…

ALFI mengusulkan perluasan wilayah pabean Pelabuhan Tanjung Priok untuk fasilitas penyangga atau buffer tempat penimbunan sementara (TPS) peti kemas yang masih dalam pengawasan…

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mempermudah skema penilaian pabean untuk mempercepat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau customs clearance. Importir diberikan…

Kebijakan pemerintah memberikan tarif bea masuk khusus bagi importir dalam kerangka perdagangan bebas nyaris sia-sia akibat implementasi PMK No. 229/2017 yang berbelit dan…

Pelaku usaha merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 229 tahun 2017.

Pelaku usaha meminta pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 karena total kerugian yang didapat pelaku usaha mencapai puluhan miliar.