Rapat Pansus Haji 2024 batal digelar usai gedung DPR RI dikepung massa demonstrasi

Pansus Hak Angket Haji 2024 menghujani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief soal pembagian kuota haji khusus 2024

Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih untuk menjadi Ketua Pansus Angket Pengawasan Haji DPR.

Penyelenggaran haji 2024 penuh dengan catatan. DPR menginisiasi pembentukan pansus haji 2024 untuk mengurai sengkarut penyelenggaran haji.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyentil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang terlalu ikut campur terkait dengan urusan Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji batal digelar oleh DPR pada pekan lalu.

DPR sebut Kemenag tidak pernah berkoordinasi dengan DPR terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Jokowi merespons keputusan DPR RI yang menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dalam rapat paripurna ke-21

Kemenag mempersilahkan Pansus Haji yang dibentuk DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini.

Pengamat menilai adanya unsur politik mewarnai Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, dalam putusan di Rapat Paripurna DPR.

Peta jalan atau roadmap kerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024.

Tiga fraksi di Komisi IV DPR mendorong pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun

DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) kepada pimpinan DPR untuk mencari solusi masalah polusi udara.