Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Ketua Umum Haedar Nashir memaparkan adanya sejumlah hambatan dalam upaya atau kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penegakan hukum untuk memberantas korupsi memerlukan koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan dan lembaga lainnya.

Hasil Survei Persepsi Korupsi 2015 di 11 kota oleh Transparency International Indonesia menunjukkan adanya efektivitas program antikorupsi di Tanah Air.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso berpendapat dalam pemberantasan korupsi soal kerugian tidak dapat dikatakan sebagai pasal karet.

Ada baiknya, KPK, Kejaksaan, dan Polri berjalan seiring menjadi lembaga trisula pemberantasan korupsi yang mampu memberikan kelegaan bagi publik untuk bisa melihat Indonesia…

Pengamat menilai unsur penegak hukum di Indonesia perlu menyatukan persepsi untuk menyinerjikan fungsi dan menghilangkan potensi kesalahpahaman, terutama dalam pemberantasan…

Merespons turunnya popularitas Presiden Joko Widodo di bidang pemberantasan korupsi, Istana menyiapkan Instruksi Presiden yang memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi.…

Rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemberantasan Korupsi dinilai tidak mengganggu Komisi Pemberantasan Korupsi, namun lebih baik ditujukan…

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kesepakatan kerja sama dalam memberantas korupsi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman…