Pengembangan energi primer dari energi fosil ke EBT dengan menempatkan panas bumi sebagai skala prioritas tidaklah berlebihan.

pemerintah didorong menyiapkan sejumlah insentif pada PLN terkait dengan solusi kelebihan pasokan listrik saat ini.

PLN menargetkan inisiatif awal untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dapat diimplementasikan sebelum 2030.

Komisi VII DPR mengusulkan direktorat panas bumi berada di bawah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK…

APLSI meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan porsi investasi pada pembelian energi baru dan terbarukan (EBT) dari produsen swasta.

Sistem tenaga listrik dari energi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikembangkan dalam tiga tahap.

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengungkap penyebab masih rendahnya realisasi investasi pada sektor energi baru dan terbarukan (EBT) hingga kuartal II/2022.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor energi baru terbarukan (EBT) ke luar negeri.

Ketua Pansus Perda Ketenagalistrikan, Sapto Setyo Pramono menerangkan bahwa Perda ini satu-satunya dan pertama di Indonesia yang mengatur terkait Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sebagai wujud komitmen untuk mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya sebagai energi yang aksesibel dan terjangkau untuk menjadi sumber energi…

Harmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini bakal segera dibawa pada rapat Paripurna DPR pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membuka peluang kerja sama di sektor pengolahan kelapa sawit hingga energi baru terbarukan (EBT).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan telah terjadi empat kali semburan liar atau blow out yang disertai dengan gas Hidrogen Sulfida (H2S) yang berasal…

Koalisi Bersihkan Indonesia menilai ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dinilai tak tepat masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU…

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mempersilahkan investor untuk menggarap sektor energi baru terbarukan (EBT) dengan syarat peruntukan dalam negeri.