Skema bisnis power wheeling menjadi ganjalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET).

Sejak kehadiran Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022, investor terus melirik potensi pengembangan energi hijau di Tanah Air.

Sasaran bauran energi dengan meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dirasa tak mudah.

Afrika Selatan mengalami pemadaman listrik yang terburuk sepanjang sejarah, karena peralihan penggunaan EBT dan tidak berfungsinya pembangkit listrik batu bara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melelang empat wilayah kerja panas bumi pada tahun ini.

Hingga November 2022, penjualan sertifikat energi terbarukan sudah menembus di angka 1.362.405 megawatt hour (MWh).

Produsen listrik swasta berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) berkepentingan untuk mendapat klaim atas atribusi sertifikat energi terbarukan.

Barito Pacific (BRPT) membeli saham pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Star Energy Geothermal Pte. Ltd. dan Star Phoenix Geothermal JV B.V.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengonfirmasi bahwa skema bisnis power wheeling tak akan dimasukkan ke dalam drat RUU EBET. Ini alasannya:

Jokowi menargetkan harga jual listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dapat lebih kompetitif dari harga input kelistrikan batu bara.

PT Wika Industri Energi menargetkan kapasitas terpasang PLTS atap perseroan tahun depan dapat meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun ini.

Pemerintah berencana melakukan lelang dua wilayah kerja panas bumi akhir tahun ini, yakni WKP Way Ratai dan WKP Nage. Ini kata pengusaha

Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun dari Asian Development Bank (ADB).

Pemerintah resmi menyerahkan rancangan daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan (RUU EBET).

PLN tidak dapat menyerap ekspor listrik dari kapasitas terpasang berlebih dari rumah tangga dan industri lantaran kondisi oversupply