Presiden Joko Widodo menekankan perlunya platform logistik tunggal untuk menyederhanakan birokrasi yang selama ini memicu inefisiensi, baik dari sisi waktu maupun biaya.

Indonesia terbilang tertinggal dari negara lain dalam mengurai masalah ongkos logistik yang mahal. Hal ini menjadi sasaran kritik oleh Presiden Joko Widodo

Adapun, insentif yang akan digelontorkan berupa tax holiday dan tax allowance dengan masa berlaku yang lebih panjang.

Presiden mencatat biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar jauh lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman dari Jakarta…

Pengguna jasa akan terus mencari tetap membutuhkan angkutan barang dengan kapasitas besar dan efisien, sehingga praktik over dimension and over load (ODOL) seakan telah menjadi…

Tarif yang dipatok operator jalan tol Trans-Sumatra akan menentukan animo dari pengguna jalan tol.

ALFI Sulselbar menolak pengenaan biaya low sulphur surcharge oleh perusahaan pelayaran pengangkut kontainer.

Pemerintah belum menegaskan kementerian yang akan menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Logistik Nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi menyatakan kolobarsi itu bisa mendorong investasi dan menambah daya saing ekspor komoditas…

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan pengelolaan logistik nasional selama 5 tahun terakhir masih belum efisien yang ditandai dengan biaya logistik yang tinggi.

Tingginya biaya logistik nasional sebesar 24% terhadap PDB terus disorot. Pemerintah lantas berambisi memangkas gap itu menjadi 19%. Kritik tajam pun langsung berdatangan…

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan konektivitas antarmoda dan multimoda tersebut terkendala pada simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara,…

Bisnis, JAKARTA – Kalangan pebisnis menilai masih tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya.

Setelah terpilih kembali sebagai Menteri Perhubungan Budi Karya harusnya langsung tancap gas membenahi sektor logistik dan angkutan barang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penyelesaian urusan logistik kini dibebankan Presiden kepada Kemenhub.