Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan pengawasan dan evaluasi kawasan berikat dengan sistem dalam jaringan (daring) berdasarkan…

Kementerian Keuangan merilis aturan baru penyederhanaan aturan dan peningkatan pengawasan di Kawasan Berikat. Beleid baru tersebut mulai efektif berlaku pada Senin (26/11/2018).

Kementerian Keuangan menetapkan PMK No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha.

Di tengah kondisi pemerintah membutuhkan banyak bantuan swasta guna mensukseskan pembangunan proyek infrastruktur nasional, kejadian KBN versus KCN justru jadi preseden buruk.…

Kelompok tani pisang mas di Tanggamus, Lampung Timur menjadi penerima pertama fasilitas Sub-Kontrak Kawasan Berikat yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Baru 13 Industri Kecil Menengah (IKM) Bali yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Jumlah ini cukup kecil atau hanya sebanyak 0,70% dari…

SEMARANG Kalangan pelaku usaha meminta Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan penyederhanaan perizinan di kawasan berikat.n

Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Semarang mendorong para pengusaha kawasan berikat di wilayah ini bergabung ke dalam asosiasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merilis data investasi tempat penimbunan berikat atau TPB yang menggeliat dan mampu menyerap ribuan tenaga kerja di…

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tekstil di kawasan berikat dalam audit importasi tekstil…

Bank Dunia menilai paket kebijakan ekonomi jilid II mengenai Pusat Logistik Berikat sebagai paket terbaik menunjang perbaikan sektor logistik di Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyarankan agar pelaku usaha industri mulai melirik Provinsi Banten sebagai kawasan baru Pusat Logistik Berikat.

Kalangan pelaku industri logistik menilai kawasan timur layak memiliki 5 pusat logistik berikat atau PLB yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun sektor potensial di kawasan…

Sebagai salah satu penyederhanaan proses, pengurusan Laporan Surveyor (LS) impor mesin bisa dilakukan di Pusat Logistik Berikat (PLB).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membuka kelas sosialisasi Pusat Layanan Berikat atau PLB bagi para calon investor maupun pengguna jasa.