Usulan perubahan dari enam legislator tersebut dapat menjadi tolok ukur niat sebenarnya merevisi UU KPK.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan…

Pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon…

Rektor Universitas Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko menerima Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki yang merupakan pengajar di Fakultas Hukum di perguruan tinggi…

I Dewa Gede Palguna membenarkan memiliki latar belakang jurnalistik dan seni seperti dugaan Todung Mulya Lubis.

Dikutip dari siaran resmi, pengangkatan Daniel sebagai hakim konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan…

Kendati menolak menghapus frasa ‘pemakai narkotika’ dalam UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria pengguna atau bekas pengguna narkotika yang dapat mencalonkan…

MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.

MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tentang syarat calon kepala daerah.

Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada…

Kendati gugatan UU No. 18/2003 tentang Advokat kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat impian untuk menghimpun para pengacara dalam satu organisasi.

Kabar Susi Air terbebas travel advisory Australia usai Susi tak lagi sebagai menteri jadi berita terpopuler hari ini, Jumat (29/11/19).

Dengan gugurnya permohonan tersebut, pengujian UU KPK hasil revisi di MK menyisakan tujuh perkara.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa MK setidaknya telah memutus lima perkara pengujian norma organisasi advokat dalam kurun 2006—2015.

Salah satu kerugian konstitusional itu adalah pengeluaran dana APBN, yang notabene berasal dari pajak rakyat,