Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono mengatakan penundaan merupakan cara terakhir agar partainya menjadi peserta pemilu mendatang.

Pimpinan Partai Prima menegaskan partainya tidak di-bekingi oleh tokoh besar atau penguasa sehingga menggugat KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Polemik penundaan Pemilu 2024 diawali dengan gugatan yang dilayangkan Partai Prima ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Wapres Maruf Amin menegaskan bahwa KPU harus melakukan banding akibat keputusan PN Jakpus.

Pengadilan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima.

Gugatan terhadap BCA dan BEI tersebut tercatat di PN Jaksel dengan nomor pendaftaran perkara 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Perkara kemitraan yang diputuskan oleh KPPU bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa dibatalkan oleh Pengadilan Niaga

Majelis Hakim PN Jakpus meminta pertanggungjawaban dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait mundurnya jadwal persidangan kasus penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan Ardi…

Selain Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan lantaran ada pegawainya yang reaktif Covid-19.

PN Jakpus mengugurkan gugatan kelompok KLB terhadap pengurus Partai Demokrat terkait pemecatan kader dan penetapan AD/ART tahun 2020.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dariyanto menolak permohonan dari Nurhasanah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengakui banyak perkara yang dihilangkan oleh pelaku berinisial CA dan AY dari situs resmi PN Jakpus selama satu minggu diretas.

Sidang gugatan Bank DKI terhadap Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang Khusus Jakartasudah digelar dua kali yakni pada Rabu 10 April 2019 dan 24 April 2019.

Terpidana kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018, Ahmad Ghiast, divonis pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp100 juta subsider dua…

Tidak hanya perusahaan lokal saja yang berperkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.