Sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatan habis pada tahun 2022. Kekosongan itu diisi oleh para penjabat gubernur, bupati, wali kota.

Sri Mulyani murka terhadap pemerintah daerah yang mengendapkan APBD-nya. Dia menyebut bahwa mengendapnya dana pemda di bank membuat penyaluran anggaran dari pusat menjadi…

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebutkan kriteria yang diinginkannya dari para kepala daerah yang diusung PDIP.

Mendagri tengah menyusun aturan teknis terkait penjabat (Pj.) kepala daerah dengan mengutamakan kalangan sipil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.

Penunjukan anggota aktif TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah masih menjadi polemik. Sarat kepentingan politik?

Syaikhu menilai pemimpin daerah harus bisa membangun warisan yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sebagai monumen keberhasilan.

Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta para gubernur segera melantik para penjabat (Pj) bupati/wali kota sehingga tidak perlu ada penundaan.

Rakernas APPSI Tahun 2022 membahas beberapa isu utama diantaranya terkait kebijakan ASN, pemekaran daerah, dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral

Wapres menyampaikan lima pesan kepada para kepala daerah saat membuka Rakernas APPSI Tahun 2022 di Bali, diantaranya percepatan penyerapan APBD hingga pemberdayaan UMKM

Masa jabatan kepala daerah hanya dibatasi 5 tahun. Artinya tidak ada peluang bagi Anies Baswedan untuk memperpanjang masa jabatannya sampai dengan pelaksanaan Pilkada 2024…

Dalam sebulan, Januari 2022, empat kepala daerah diciduk dan ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK.

Kemendagri meminta kepala daerah menaati larangan bepergian ke luar negeri untuk menghindari penyebaran Covid-19 varian Omicron.

DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) transparan dan lebih selektif dalam memilih 101 kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya pada tahun ini.

KPK menyebut inspektorat daerah ikut tanggung jawab jika ada kepala daerah terlibat kasus korupsi.