Anggota Komisi VI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengkhawatirkan adanya permainan di balik kenaikan harga beras saat ini yang tidak wajar.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) mengungkap kronologi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih harus berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian untuk menentukan nasib utang rafaksi minyak goreng.

Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas ke Australia pada 2023 meningkat menjadi US$3,37 miliar dibandingkan tahun lalu yang mencapai US$3,2 miliar.

WHV akan menumbuhkan kesempatan bagi masyarakat di kedua negara untuk melakukan ekspor dalam banyak hal bisnis, jasa dan perdagangan, produk, dan lainnya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai kebijakan perdagangan global tidak boleh bias dan diinterpretasi sepihak saja.

Pemerintah Indonesia terus memantau langkah Uni Eropa dalam penyelidikan atas tudingan ekspor ilegal biodiesel asal Indonesia.

Indonesia telah mengajukan konsultasi penerapan bea masuk imbalan (BMI) oleh Uni Eropa atas produk olahan minyak sawit yakni biodiesel kepada WTO.

Indonesia menemui sejumlah tantangan dalam pemenuhan kebutuhan produk sapi di dalam negeri. Penyakit ternak LSD di Australia menjadi tantangan terbaru.

Kemendag menyampaikann pembahasan bursa CPO akan menjadi tugas baru bagi pemerintah setelah peresmian bursa kripto pada Jumat (28/7/2023).

Sejumlah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, rupanya sangat berdampak terhadap kinerja induk Freeport Indonesia yakni Freeport McMoran.

Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Pungutan Ekspor (PE) naik.

Utang minyak goreng tengah diaudit oleh BPKP lantaran terjadi perbedaan klaim besaran utang antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Staf Khusus Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden (Stafsus Kedeputian 2 KSP), Brian Sriprahastuti, membantah telah mengusulkan pelabelan informasi kandungan BPA.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membayarkan rafaksi minyak goreng.