Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas. Apa saja?

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para menteri untuk menghemat anggaran menjadi sinyal kuat perubahan APBN 2025.

BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Prabowo memberikan kode keras perlunya penghematan anggaran oleh pemerintah, sembari menegaskan bahwa program-program utamanya harus tetap berjalan.

Permintaan domestik yang kuat dan sejumlah faktor lain diyakini menopang target pertumbuhan ekonomi RI 2025 sebesar 5,2%.

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa kas negara berpeluang memiliki sumber dana baru senilai Rp400 triliun.

DPR telah menyiapkan anggaran dari dana cadangan yang diperbolehkan dalam UU APBN untuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo-Gibran.

Komposisi wakil menteri lebih dari satu turut menimbulkan tanda tanya, karena kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang menunjang kerja menteri.

Sisi lain dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan purnabakti diceritakan anak buahnya di Setpres Yusuf Permana. Simak kisahnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan arah kebijakan ekonomi tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menkeu Sri Mulyani mengaku tengah menghitung kemampuan keuangan negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 harus semakin memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia

Peraturan Antidumping berlaku ditetapkan pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024.

Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa Prabowo juga menekankan agar para calon menteri untuk tidak melakukan korupsi demi menghindari kebocoran APBN.

Menurut riset Celios, pemborosan anggaran mencapai hampir Rp2 triliun akibat bagi-bagi jabatan menteri dan wakil menteri di kabinet gemuk Prabowo.