Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya oknum ASN yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi.

Tiga oknum PNS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan vaksin Covid-19 ilegal di Sumatra Utara.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tidak ikut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seleksi CASN dan seleksi sekolah kedinasan pada 2021 akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Kesehatan Nomor HK0107/Menkes/2020.

Formasi CASN 2021 di instansi pemerintah pusat mencapai 83.669 orang, sedangkan instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 orang.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini Indonesia memiliki 4.169.118 ASN dengan didominasi pelaksana adminsitrasi yakni sekitar 39 persen.

Hingga saat ini ada 546 instansi yang telah mengusulkan kebutuhan ASN dengan dokumen yang lengkap yakni 56 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 456 kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkan Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers terkait Pengadaan CASN 2021, Jumat (9/4/2021).

Penghargaan dari Kemenpan RB diberikan kepada sejumlah instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang memperoleh predikat pelayanan prima.

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Persentase ASN yang bekerja di kantor atau di rumah akan diserahkan pengaturannya kepada para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Mal Pelayanan Publik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

Kemenpan-RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara rutin menggelar sidang bagi ASN yang melanggar peraturan disiplin, terutama radikalisme dan terorisme.

Kemenpan-RB menyatakan bahwa surat palsu itu beredar luas di kalangan masyarakat, termasuk melalui aplikasi pesan media sosial.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2021 ditegaskan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menegakkan disiplin pegawai ASN.