Diperlukan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak tepat yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru terkait Peristiwa Talangsari.

TP3 menyebut bahwa kejadian penembakan 6 Laskar FPI memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity sehingga merupakan pelanggaran HAM

TP3 menyebut Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian sebenarnya.

Komnas HAM menyatakan siapa pun memiliki hak untuk memperjuangkan kasus pada semua level, termasuk sampai ke mekanisme internasional.

Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 mengklaim bakal menyerahkan bukti-bukti pelanggaran HAM terkait tragedi penembakan Anggota FPI ke Pendgadilan Internasional.

Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengawal seluruh rekomendasi dari Komnas HAM terkait tewasnya 6 Laskar FPI dan meminta untuk ditindaklanjuti.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya enam orang Laskar FPI dibawa ke pengadilan pidana.

Presiden Jokowi meminta agar rekomendasi dan hasil invetigasi dari Komnas HAM terkait tewasnya enam Laskar FPI untuk ditindaklanjuti.

Laporan dan rekomendasi Komnas HAM terkait peristiwa penembakan yang menyebabkan tewasnya enam Laskar FPI akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

Komnas HAM menyampaikan beberapa rekomendasi terkait tewasnya enam Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Komnas HAM menyebut penembakan empat Laskar FPI hingga tewas oleh oknum anggota kepolisian sebagai bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM.

Komnas HAM mengungkap hasil investigasi dan menunjukkan sejumlah barang bukti terkait penembakan enam Laskar FPI oleh oknum anggota kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menyebut Polri melakukan pelanggaran HAM berat terhadap empat anggota Laskar FPI.

Pada Rabu (30/12/2020), Jaksa Agung melantik dan mengambil sumpah 18 jaksa anggota Timsus HAM di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

Tim penyidik Kejagung mulai menginventarisir kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang mandek agar dicari solusinya sehingga bisa cepat dituntaskan.