Indonesia selaku Presiden DK menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai permintaan snapback mechanism.

Resolusi yang diajukan AS terkait perpanjangan embargo senjata atas Iran, yang berakhir pada Oktober 2020.

Menlu RI Retno Marsudi menyatakan aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif.

Menlu Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memimpin Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (6/8/2020) malam secara virtual.

Salah satu pesan yang dibawa Indoensia dalam Presidensi DK PBB adalah upaya melestarikan perdamian pascapandemi.

Menlu Retno mendesak dunia internasional untuk menolak aneksasi Israel atas Palestina di hadapan DK PBB.

Dewan Keamanan PBB mengutuk keras aksi serangan kepada MONUSCO yang menyebabkan gugurnya prajurit dari Indonesia.

Indonesia bersama Tunisia berhasil mendorong diselenggarakannya pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB terkait proposal perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Amerika…

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro melaporkan progres penerapan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia di PBB untuk memperkuat…

Pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada 22 Mei 2019 tersebut, diantaranya juga akan membahas laporan dari utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk proses perdamaian…

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan akan kembali memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 23…

Ada beragam motif batik maupun tenun yang dikenakan para Delegasi peserta pertemuan dari berbagai negara dalam acara di ruang sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Selasa (7/5)…

Delegasi dari anggota Dewan Keamanan PBB mengenakan pakaian bermotif batik untuk menghormati Indonesia yang menjabat posisi presiden DK PBB selama Mei 2019

Sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang baru, Indonesia dinilai perlu segera mengagendakan sidang darurat untuk membahas kejadian di Venezuela.