Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM untuk menghentikan izin tambang pasir laut tersebut, karena dinilai ada penyalahgunaan…
Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny menyatakan keberadaan tambang diluar kawasan tambang membutuhkan kerja sama dari sejumlah pihak mulai dari Pemerintah Desa, DLH…
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyatakan posisi kejadian berada di lokasi Greenbelt Waduk Samboja, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja,…
Uu mengatakan Pemda Provinsi Jabar dan pihak terkait berkomitmen untuk menindak tegas penambang ilegal, termasuk mata rantai distribusi hasil tambangnya.
Berdasarkan data SKK Migas, terdapat kurang lebih sekitar 4.500 sumur ilegal dengan produksi 2.500 barel minyak per hari (BPH). Dalam kondisi tertentu, produksi sumur ilegal…
Sejumlah topik di Bisnisindonesia.id mulai dari pemulihan ekonomi global yang kehilangan momentum hingga mengurai jalan tengah masalah penambang ilegal merupakan dua dari…
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) merekomendasikan lima strategi utama untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola izin pertambangan rakyat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerangkan bahwa pelaku pertambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan secara perorangan. Para kelompok usaha…
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau Peti yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah menilai perlu adanya upaya tegas untuk meminimalisir keberadaan pertambangan tanpa izin (Peti). Kementerian ESDM bahkan menyebut pertambangan ilegal sama berbahayanya…
Pemerintah perlu melakukan penanggulangan terhadap menjamurnya pertambangan tanpa izin (Peti) untuk difasilitasi menjadi penambang pemegang izin pertambangan rakyat (IPR).
Kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$110 sampai dengan US$281 miliar atau lebih dari Rp4.000 triliun, setiap tahunnya.
Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat (WPR) untuk mendukung lingkungan hidup berkelanjutan.