Marsdya Henri Alfiandi akan bertanggung jawab kebijakan pengadaan barang dan jasa yang menyeretnya dalam kasus pidana di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Target Indonesia untuk memiliki jet tempur generasi 4,5 bakal terancam lantaran pemerintah belum membayar cost share proyek KF-21 Boramae dengan Korsel.