Bareskrim Polri resmi menahan keponakan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) atau Eddy Hiariej terkait kasus pencemaran nama baik.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarie menolak tawaran menjadi komisaris pada perusahaan nikel PT Citra Lampia Mandiri.

Wamenkumham menilai laporan IPW terhadap dirinya soal dugaan gratifikasi Rp7 miliar tendesius dan mengarah ke fitnah.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mendatangi KPK untuk mengklarifikasi pengaduan dugaan gratifikasi yang menjerat dirinya.

Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wamenkumhan Edward Omar Sharif ke KPK terkait kasus dugaan suap Rp7 miliar.

KPK telah menerima laporan pengaduan IPW terhadap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, mengenai dugaan kasus korupsi.

Indonesia Police Watch (IPW) mengadukan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK atas dugaan kasus korupsi

Wamenkumham mengatakan bahwa keputusan itu merujuk kepada Undang-undang (UU) Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.

Wamenkumham memaparkan tujuh prioritas nasional dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya terkait stabilitas politik hukum dan HAM…

Sosialisasi secara luas ini menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP

Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menyatakan RUU KUHP sebagai rekodifikasi, bukan kodifikasi. 

Menurut Eddy Hiariej ada dua alasan pemberat yang membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati.

FPI bukan satu-satunya organisasi masyarakat yang pernah diblokir rekeningnya oleh pemerintah. Ada banyak organisasi lain yang mengalami nasib serupa. Skema pemblokiran memang…

Berikut isi detail Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait pembubaran Front Pembela…

Berdasarkan catatan Bisnis, Eddy Hiariej merupakan profesor hukum termuda di Indonesia. Namanya melesat kala menjadi saksi pada sengketa Pilpres 2019.