Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (9/9/2024).

Banggar DPR menyetujui postur sementara APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun, yang telah mencakup program-program sesuai janji kampanye Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.

Program Quick Win berisi janji-janji kampanye Prabowo akan dieksekusi dengan dana dari cadangan anggaran pendidikan, hingga cadangan belanja negara APBN 2025.

Sri Mulyani menyebut dana program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun pada 2025 bisa berasal dari anggaran cadangan pendidikan.

Kemenhub mengajukan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp7,68 triliun.

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mengemuka karena selama ini dianggap salah sasaran. Padahal, nilainya hanya secuil dibandingkan belanja lainnya.

Nasib anggaran IKN Tahun depan dibongkar oleh Kementerian Keuangan

Emiten rokok Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) digadang-gadang menjadi penerima manfaat dari APBN 2025.

Sejumlah bank berencana membagikan dividen interim di sisa 2024 hingga investor asing mulai ramai-ramai balik ke SBN.

Sejumlah pemegang saham GOTO memperbesar kepemilikan setelah muncul hilal program makan bergizi gratis.

Anggaran untuk Badan Gizi Nasional, yang bertugas menjalankan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis, mulai disiapkan oleh Kemenkeu.

Program makan siang gratis masih kurang dengan dana sebesar Rp71 triliun yang dianggarkan

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan alokasi anggaran Rp136,1 miliar untuk program pengembangan kawasan strategis, terungkap dalam APBN 2025.

Anggaran Hukum dan Hankam untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo naik Rp40,4 triliun dari pagu 2024 yang senilai Rp331,9 triliun.