RPP Kesehatan yang memiliki konsekuensi pengetatan kembali terhadap industri tembakau bakal berimbas hilangnya PDB sebesar Rp103 triliun.

Pembahasan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan masih berlangsung alot karena dinilai belum memenuhi asas keadilan.

Kenaikan tarif cukai di tengah daya beli yang lesu semakin memicu peredaran rokok ilegal yang lebih murah di tengah masyarakat.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan menjadi sentimen negatif bagi industri hasil tembakau. Kehadiran aturan ini pun dinilai dapat menekan industri

RPP Kesehatan memuat poin larangan iklan produk tembakau, hal inipun memperluas dampak pembatasan produk tersebut bagi sektor perekonomian.

Pro-kontra juga pada tataran kementerian, sebab RPP Kesehatan menggolongkan tembakau sebagai zat adiktif yang bakal dibatasi promosi maupun distribusi.

Asosiasi di bidang jasa periklanan dan industri kreatif menolak larangan iklan, promosi, hingga sponsorship produk tembakau di RPP Kesehatan.

APTI berharap capres dalam Pemilu 2024 bisa pro terhadap petani tembakau.

Kenaikan tarif cukai hingga isu penyetaraan tembakau layaknya narkotika, menghempas industri rokok sepanjang tahun ini.

Serikat Pekerja mengeluhkan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Kesehatan memasukan klausul tembakau setara narkotika.

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan rokok bukan penyulut stunting di Indoensia.

Sebanyak 38 asosiasi pertembakauan dan Kadin Jatim sepakat untuk mengirim petisi penolakan kepada Presiden Joko Widodo.

Pelaku usaha industri hasil tembakau mengusulkan PP soal kesehatan dan pengamanan zat adiktif agar dipisah.

Harga jual yakni harga daun basah yang sebelumnya di harga Rp2.000-Rp2.500 per kilogram, saat ini mencapai Rp4.000 -Rp4.500 per kilogram.

Kemenkes masih melakukan penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan yang dinilai kurang transparan.