Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) resah dengan kebijakan baru terkait penerapan kemasan polos untuk seluruh produk rokok.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan disebut dapat membuat industri hasil tembakau (IHT) makin terpuruk.

Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor industri hasil tembakau (IHT) sepakat menolak regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan.

Panen petik pertama harga tembakau mencapai Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogram rajangan bahkan untuk petik ke empat mencapai Rp54.000 per kilogram rajangan.

AMTI menilai pengesahan aturan turunan PP Kesehatan bakal menjerat kinerja industri hilir tembakau.

Forum Backstager Indonesia-Riau mencatat 62 anggota event organizer akan merasakan dampak langsung dari pengesahan Ranperda KTR.

Penerapan PP No. 28/2024 tentang Kesehatan dinilai perlu untuk dikaji ulang karena berisiko mematikan industri produk tembakau hingga pelaku UMKM.

Ekonom menilai implementasi PP Kesehatan perlu memperhatikan kepentingan industri padat karya hingga ekonomi nasional.

Asosiasi petani tembakau dan cengkeh makin cemas dengan kebijakan yang menekan industri hasil tembakau (IHT) hingga mengganggu ekosistem hilir maupun hulu.

PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, dianggap tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Jika tanaman sudah terkena virus, harus menunggu sekitar 2-3 tahun baru bisa ditanami lagi.

Pelaku industri produk tembakau alternatif mengusulkan revisi PP Kesehatan karena dinilai cacat hukum.

Ritel modern sejak awal tidak menjual rokok secara eceran, sehingga tidak akan terpengaruh dengan larangan.

Warung madura, pedagang asongan hingga starling mempertanyakan alasan pemerintahan Jokowi menerbitkan kebijakan larangan penjualan rokok eceran.

Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes aturan baru terkait dengan larangan penjualan rokok eceran.